Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Banyuwangi Tahun 2011

 Senin, 11 Juni 1012

DPRD banyuwangi senin 11 juni menggelar paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi atas diajukannya raperda pertanggungjwaban pelaksanaan APBD Kab Banywuangi tahun 2011. 

Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara sugeng munarso, dalam pandangan umumnya mengatakan, secara umum Fraksi PDI P sangat mengapresiasi baik hasil laporan pelaksanaan keuangan daerah Kab. Banyuwangi tahun 2011 ini, namun Fraksinya memberikan beberapa catatan atas laporan tersebut, diantaranya minimnya penyerapan belanja modal hingga mengakibatkan banyaknya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2011 yang mencapai 31 persen dari jumlah APBD Banyuywangi sebesar 1,5 Triliun.

Selain itu, kata Sugeng Munarso, Fraksinya juga menyoroti adanya 10 daerah di jawa timur   seperti  bondowoso, pamekasan, sumenep, pacitan dan probolinggo, LKPJnya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK Propinsi, sedangkan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki sarana dan prasarana cukup memadai   dan lebih baik dari 10 daerah itu, belum bisa mendapatkan predikat tersebut.

Sementara itu, Fraksi gerindra   dengan juru bicara Heru budiyanto, dalam pandangan umumnya menyatakan, pemerintah Banyuwangi yang memprioritaskan pemberdayaan koperasi pada tahun 2011, selayaknya diimbangi dengan sistem pembinaan koperasi yang baik, sebagai soko guru perekonomian di Banyuwangi, pasalnya dari kurang lebih 800 koperasi yang ada di banyuwangi, sedikit sekali yang berjalan dengan mengedepankan azas kekeluargaan, bahkan jarang sekali Koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Selain itu, Fraksi gerinrda juga menyoroti tentang besarnya belanja pegawai yang mencapai 820 milyar setahun, ternyat kurang diimbangi dengan peningktan pelayanan public, sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh karena kurang mendapatkan pelayaan maksimal dari Pemerintah. (Daus VIS FM)